0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

tips Melaporkan Spt Online Pajak Pph Badan, Penting Tahapannya!

Memasuki triwulan 2020, Pemerintah mulai mengingatkan warganya untuk lapor SPT tahunan. Sebaiknya, kamu segera mengetahui cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan, sebab melapor SPT pajak PPh Badan akan ditutup tanggal 30 April 2020 nanti.

Cara Melaporkan SPT Online Pajak PPh Badan, Ini Tahapannya!

Pentingnya Lapor SPT Pajak PPh Badan

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak PPh Badan yaitu surat yang menampung bukti pembayaran pajak tahunan yang disetorkan oleh sebuah Badan. Bukti dari SPT ini wajib dilaporkan ke pihak Dirjen Pajak yang bisa kau kerjakan secara online.

Yang dimaksud dengan Badan sendiri adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melaksanakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk Badan dapat berupa:

  • Perseroan Terbatas (PT)
  • Perseroan Komanditer (CV)
  • Perseroan lainnya, seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, komplotan, asosiasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, forum, bentuk perjuangan tetap, dan bentuk badan yang lain.

Cara melaporkan SPT Online pajak PPh Badan sangat penting diketahui. Pelaporan SPT dijadikan selaku bukti ketaatanmu sebagai pihak yang melaksanakan suatu Badan untuk mengeluarkan uang pajak tahunan pada negara.

Sebab, semua Badan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang membuatnya sebagai Wajib Pajak yang mesti membayarkan pajak setiap tahunnya.

Maka dari itu, ketahui lebih dalam soal cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan yang hanya bisa dijalankan sampai 30 April 2020 ini.

(Baca Juga: Macam-macam Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui)

Syarat Dokumen Memiliki NPWP Badan

Wajib Pajak Badan sendiri terbagi menjadi tiga jenis Untuk membuat NPWP Badan. Masing-masingnya mempunyai syarat dokumen yang berlawanan untuk memiliki NPWP.

Pengajuan kepemilikan NPWP mampu dikerjakan dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili Badan tersebut. Berikut penjelasannya:

Untuk Badan Usaha yang pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, serta berorientasi pada profit, maka perlu melampirkan:

  • Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan pergeseran bagi Wajib Pajak tubuh dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk perjuangan tetap;
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengelola, atau fotokopi paspor dan surat informasi kawasan tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab yakni Warga Negara Asing; dan
  • Fotokopi dokumen izin perjuangan dan/atau acara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan kawasan aktivitas usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.

Sedangkan untuk Badan yang tidak berorientasi pada profit, pengajuan kepemilikan NPWP akan dipenuhi bila kau melampirkan:

  • Fotokopi e-KTP salah satu pengelola tubuh atau organisasi; dan surat informasi domisili dari pengelola Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

Dan untuk Badan yang hanya mempunyai keharusan perpajakan selaku pemotong dan/atau pemungut pajak (misalnya: Joint Operation), kau perlu melampirkan:

  • Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kolaborasi operasi (Joint Operation);
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kolaborasi operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
  • Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kolaborasi operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat informasi daerah tinggal dari Pejabat Pemda sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
  • Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat informasi tempat acara usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

Tarif Pajak PPh Badan

Lalu, berapa besaran pajak PPh Badan yang perlu dibayarkan setiap tahunnya? Tarif pajak PPh Badan secara biasa yaitu 25 persen dari Penghasilan Kena Pajak.

Nah, yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak yaitu hasil perkiraan dari penghasilan selama satu tahun yang dikurangi ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Badan tersebut.

Lalu, perhatikan biaya-bniaya yang tidak mampu dikurangkan. Misalnya, pembagian keuntungan, pembagian sisa hasil usaha koperasi, ongkos kepentingan langsung pemegang saham, dan lain sebagainya.

Cara Melaporkan SPT Online Pajak PPh Badan

Sebelum mengetahui cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan, ada beberapa dokumen yang perlu kau scan untuk dijadikan softcopy yang dilampirkan saat melaporkan SPT online pajak PPh Badan, seperti yang berikut ini:

  • Formulir SPT Tahunan PPh Badan 1771 yang mampu diunduh di situs pajak.go.id
  • SPT Masa PPN, termasuk semua faktur pajak yang masuk dan faktur pajak yang keluar selama abad Januari 2019 sampai Desember 2019
  • SPT Masa PPh Pasal 21 selama kala Januari 2019 sampai Desember 2019
  • Bukti potong PPh Pasal 23 selama masa Januari 2019 sampai Desember 2019
  • Bukti potong PPh Pasal 22 dan SSP Pasal 22 Impor kala pajak Januari 2019 sampai Desember 2019
  • Bukti potong PPh Pasal 4 Ayat 1 (kurun pajak Januari 2019 sampai Desember 2019. Khusus untuk keharusan pajak PPh Final 1 persen, sertakan bukti pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 era pajak Januari 2019 sampai Desember 2019
  • Bukti pembayaran PPh Pasal 25, periode pajak Januari 2019 hingga Desember 2019
  • Bukti pembayaran atas STP (Surat Tagihan Pajak) PPh Pasal 25 periode pajak Januari 2019 hingga Desember 2019
  • Laporan Keuangan (neraca dan rugi keuntungan), termasuk laporan hasil audit akuntan publik, serta data pendukungnya, seperti: rekening koran atau rekening simpanan perusahaan, arsip sertifikat pendirian dan/atau akte perubahannya, lampiran SPT Tahunan PPh Badan, mulai dari Biaya Promosi, Daftar Normatif Biaya Entertainment, Daftar Penyusutan, Penghitungan Kompensasi Kerugian, dan yang lain, bukti penerimaan dan pengeluaran, mulai dari kwitansi, nota, bon, dan lainnya, buku besar pendukung Laporan Keuangan, serta buku besar pembantu penunjang pembukuan keuangan.

Setelah menyiapkan dokumen yang mau dilampirkan, lakukan tahapan dari cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan berikut ini:

1. Log In di situs DJP Online

Tahapan dari cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan yang pertama adalah dengan mendatangi situs www.pajak.go.id, lalu log in dengan memasukkan NPWP, password, dan isyarat captcha.

2. Cek Kelengkapan Profil

Begitu selesai log in, kamu akan masuk ke halaman Dashboard. Cek kembali kelengkapan dan kebenaran data yang ada di profil akun NPWP Badan tersebut. Kamu mampu mengeceknya dengan mengklik sajian Profil Wajib Pajak.

Setelah data dilengkapi dan disimpan, akan ada penampilan obrolan box untuk log in e-SPT. Kemudian masukkan:

Username: administrator

Password: 123

3. Ajukan Pelaporan SPT

Cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan selanjutnya yakni dengan mengklik menu Program untuk membuat SPT terbaru. Kemudian, pilih sajian Tahun Pajak, Status, dan Status Normal atau Pembetulan SPT ke-0, klik Buat.

Pelaporan SPT online pajak PPh Badan akan mengarahkanmu pada klasifikasi SPT 1771.

4. Isi Laporan Keuangan

Melanjut dari cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan sebelumnya, kini kau klik Program, Buka SPT yang Ada, pilih tahun pajak, edit kembali SPT untuk memasukkan isi pembukuan keuangan Badan atau perusahaanmu, serta masukkan dokumen yang akan dilampirkan.

Dokumen yang dilampirkan masuk ke dalam kategori Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan, yang berisi laporan laba-rugi dan laporan neraca. Sesuaikan pengisian supaya neraca menjadi sebanding (balance).

5. Lampirkan Dokumen Pendukung

Pada Lampiran V dan VI, kau harus mengisi data pemegang saham. Caranya dengan klik Baru, Isi dengan data pemegang saham, simpan. Begitu juga dengan mengisi data pengelola sesuai sertifikat perusahaan modern, kemudian simpan data tersebut.

6. Cetak Induk SPT dan Bawa CSV

Adapun beberapa dokumen lain yang perlu dilampirkan ialah sebagai berikut:

  • Isian Induk SPT
  • SPT PPh
  • SPT PPh Wajib Pajak Badan
  • Pada tab Pembukuan, isi status diaudit, dilanjutkan dengan mengisi nama auditor dan nama konsultan (jika ada).
  • Pada tab A-C, C-D, E-G bisa dilewati bila nihil, kemudian langsung ke tab H
  • Pilih yang perlu saja pada bab dengan kolom checklist
  • Pilih tanggal laporan
  • Klik Simpan
  • Klik Cetak untuk lapor SPT Badan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat
  • Wajib cetak induk SPT dan menjinjing CSV

Kemudian, cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan dilanjutkan dengan menciptakan file CSV, dengan cara berikut:

  • Klik SPT Tools
  • Lapor Data SPT ke KPP
  • Akses direktori penyimpanan database yang ada di komputer
  • Klik Tampilkan Data
  • Setelah timbul penampilan gres, pilih tahun pajak dan akan tampil ringkasan PPh Kurang/Lebih Bayar
  • Pilih Create File
  • Simpan file CSV di folder sesuai harapan
  • Setelah Anda membuat file CSV dan sudah punya Electronic Filing Identification Number (EFIN), isi SPT pajak PPh Badan 1771 dengan menentukan menu Lapor, dan pilih e-Filing. Isi semua pertanyaan sesuai dengan data Badan.

Segera terapkan cara melaporkan SPT online pajak PPh Badan secepat mungkin supaya terhindar dari denda keterlambatan lapor SPT pajak PPh Badan sebesar Rp1 juta.

Selain untuk bayar pajak, sisihkan juga pendapatanmu untuk asuransi. Pilih produk asuransi yang tepat dengan kebutuhanmu dan ajukan dengan mudah lewat CekAja.com.