0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Selama Corona, 5 Kebijakan Pemerintah Penting Tuai Pro Dan Kontra

Virus corona masih terus memakan korban di Indonesia. Senin (6/4), jumlah kasus nyata COVID-19 bertambah menjadi 2.491. Termasuk di antaranya 209 pasien meninggal dunia dan 192 orang sembuh. Masyarakat pun harap-harap khawatir menanti kebijakan pemerintah supaya wabah ini secepatnya berakhir.

Kebijakan Pemerintah Saat Corona yang Mengundang Pro dan Kontra

Sejak virus corona masuk ke negara ini pada awal Maret 2020, bukan himbauan social distancing saja yang berlaku.

Beberapa kebijakan terkait keamanan bersama langsung dikeluarkan oleh pemerintah.

Namun, rupanya tidak semua hukum tersebut bisa diterima oleh penduduk +62.

Tuaian kritik pun menghujani akun-akun gosip sampai pejabat tinggi inegara di media umum. Berikut lima kebijakan di tengah pandemi yang menuai pro dan kontra tersebut:

1. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

Melihat penularan virus corona yang terus meningkat dalam jumlah cukup besar khususnya di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan mengusulkan karantina daerah ke pemerintah sentra.

Akan namun, pemerintah menolaknya dan lebih memilih kebijakan lain, yakni Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan pelaksanaan PSBB dikelola dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020.

Dalam status seperti ini, mempunyai arti setiap orang dibatasi untuk menggelar kegiatan sosial yang melibatkan banyak tamu, apapun sebab.

Kegiatan pembatasan mencakup meliburkan sekolah dan daerah kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan acara di kawasan umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan.

Banyak yang kecewa ketika lockdown tidak kunjung dijalankan, mengingat lonjakan masalah COVID-19 terus meningkat.

Namun, tak sedikit juga yang satu bunyi dengan kebijakan ini, karena PSBB memberi kesemptan sejumlah pekerja di sekor kecil dan menengah untuk tetap bekerja meski dengan batasan-batasan tertentu.

2. Darurat sipil

Penerapan darurat sipil juga rencananya akan dijalankan kalau kondisi negara balasan corona kian mengkhawatirkan.

Apa makna dari kebijakan tersebut? Darurat sipil adalah status penanganan dilema yang dikelola dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 wacana Keadaan Bahaya.

Pemegang kuasa tertingginya mencakup Presiden atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

Jika ada seseorang yang melanggar PSBB, hukuman pidana bagi akan dijatuhkan kepada pelanggar kebijakan tersebut.

Kebijakan darurat sipil dinilai netizen mirip memerangi rakyat sendiri.

Sehingga penolakan pun ditunjukkan melalui hasjag #menolakdarurat sipil yang mulai bertaburan di media sosial.

(Baca Juga: 4 Hal yang Ditakutkan Wong Cilik Saat Corona)

3. Pembebasan napi

Demi menangkal penularan COVID-19 secara masif, Kementerian Hukm dan HAM (Kemenkumham) di bawah pimpian Yasona Laoly membebaskan 31.786 narapidana dan anak melalui acara asimilasi dan integrasi.

Alasannya, lapas dan rutan di Indonesia mempunyai dilema keunggulan kapasitas sehingga dikhawatirkan terjadinya penularan virus corona.

Kebijakan ini terang menuai banyak kontra. Menurut beberapa netizen, ribuan napi tersebut justru lebih aman dari virus kalau tetap berada di dalam ruang tahanan.

Ibaratnya, orang-orang diminta anteng tak keluar rumah, mereka kok malah dikeluarkan?

Sementara itu dengan dibebaskannya para napi, dikhawatirkan angka kriminalitas akan bertambah alasannya urusan ekonomi di tengah paceklik yang sedang mendera.

Pembebasan narapidana ini juga sempat menyiratkan kecurigaan akan dilepaskannya juga napi-napi korupsi.

Apalagi, Yasonna disebut-sebut akan merevisi PP 99 tahun 2012 perihal pembebasan bersyarat.

Namun pada Minggu (6/4), Presiden Joko Widodo sudah memastikan bahwa kebijakan itu cuma berlaku untuk narapidana tindakan melawan hukum biasa (tipidum) dan PP 99 tahun 2012 tidak akan direvisi.

4. Larangan pulang kampung

Menjelang Idul Fitri nanti, pemerintah juga menghimbau warga untuk menangguhkan planning pulang kampung di tengah wabah corona.

Bagi perantau tentunya berat bila mesti melalui hari raya tanpa sanak keluarga.

Akan namun yang lebih membingungkan, sejumlah pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan berbeda satu sama lain dalam menanggapi masalah pulang kampung ini.

Beberapa tokoh mirip oke apabila ada larangan pulang kampung.

Meski begitu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyampaikan, mudik dari daerah yang tidak ada wabah, menuju ke daerah yang tak ada wabahnya, maka tidak ada duduk perkara.

(Baca Juga: PSBB, Ini Daftar Larangan dan Kegiatan Usaha yang Boleh Beroperasi)

5. Penangguhan cicilan

Selama virus corona mewabah di Indonesia, aneka macam orang yang secara ekonomi juga menjadi korban. Driver ojek dan taksi online berkurang penghasilannya sampai 50%.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memberi penangguhan kredit kendaraan mereka selaku tunjangan atas imbas COVID-19, pada Selasa (24/3) kemudian.

Kebijakan ini pasti menjadi angin segar bagi para pejuang aspal, mengingat orderan yang semakin hari terus menipis sebab virus corona.

Namun kenyataannya, santunan yang diberikan terhadap pengemudi online tidak seperti yang dibutuhkan.

Melansir Kompas.com, Latifah (51), seorang pengemudi ojek online, mengaku telah mencoba mengajukan penangguhan kredit dengan tiba pribadi ke kantor leasing FIF Pasar Minggu, pada Selasa (31/3).

Pihak leasing menyebut bahwa kebijakan dari pemerintah bukanlah penangguhan, melainkan cuma menunjukkan cuilan atau diskon pembayaran cicilan.

Ada tiga pilihan yang disediakan leasing mulai dari 3 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Latifah lalu memilih durasi 6 bulan.

Maka, cicilan motor Honda Vario Latifah yang mulanya berjulan Rp 868.000 per bulan, didiskon jadi Rp 660.000 selama 6 bulan.

Namun, tenornya bertambah 6 bulan. Latifah yang semula tinggal membayar cicilan selama 15 bulan, menjadi 21 bulan.

Seperti itulah lima kebijakan pemerintah dalam menangani virus corona.

Pro atau kontra, pasti kita sebagai warga negara tetap harus memathuinya.

Semoga wabah ini segera selsai, supaya tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban baik secara kesehatan ataupun ekonomi.

Paceklik bukan tamat dari segalanya. JULO siap membantumu dengan pemberian online terpercaya dan tanpa agunan.

Dapatkan kredit sebesar maksimal Rp15 juta, usikan sekarang lewat CekAja.com!