0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Selain Corona, Penting Alasan Pemerintah Hapus Ujian Nasional 2020

Pandemi virus Corona atau Covid-19 sudah menguras perhatian dunia internasional. Sedikit-banyaknya wabah ini telah mengubah tatanan kehidupan di masyarakat. Sektor pendidikan pun tidak luput kena imbas atas pengaruh dari Covid-19 ini, termasuk di Indonesia.

Angka temuan kasus virus Corona di Indonesia makin hari semakin meningkat. Data per 25 Maret 2020 pukul 16.45 WIB menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak 790 kasus konkret Corona di Indonesia. Dari jumlah itu, korban meninggal dunia dinyatakan sebanyak 58 orang dan pasien yang berhasil sembuh sebanyak 31 orang.

Peningkatan angka temuan kasus postif Corona telah membuat pemerintah mengeluarkan banyak sekali kebijakan untuk berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi sampai sektor pendidikan.

Guna menekan angka penularan virus Corona yang tinggi, kebijakan social distancing atau menjarak jarak pun diambil dan gencar dikampanyekan. Selain itu, kampanye #DiRumahAja juga digaungkan untuk “melawan” Covid-19.

Menghindari hingar bingar dan kerumunan diyakini bisa menekan angka penyebaran virus Corona. Karena itu, di bidang pendidikan, sekolah-sekolah pun diliburkan dengan mengambil kebijakan mencar ilmu dari rumah.

Tidak berhenti hingga di situ, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengambil keputusan untuk membatalkan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2020 ini.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Selasa (24/3) kemudian membeberkan argumentasi penghapusan pelaksaan UN 2020 tersebut. Mau tahu alasannya? Simak ulasan berikut!

1. Utamakan Keamanan dan Kesehatan Siswa dan Guru

Menteri Nadiem dalam keterangan pers-nya menyampaikan bahwa, dalam menghadapi pandemi virus Corona, prinsip dasar yang dianut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah keselamatan serta kesehatan siswa-siswa, guru dan keluarga ialah hal yang paling penting.

“Tidak ada yang lebih penting lagi daripada keselamatan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Kaprikornus alasannya itu, UN itu dibatalkan untuk 2020,” ujar Nadiem.

Menurut menteri termuda Kabinet Indonesia Maju ini, pada tahun 2020 ini sedikitnya ada 8 juta siswa yang mau mengikuti UN. Pengumpulan peserta asuh di kawasan-daerah UN berjalan mampu menimbulkan risiko kesehatan yang sungguh besar balasan penularan virus Corona.

2. UN Bukanlah Syarat Kelulusan

Menteri Nadiem menjelaskan bahwa UN bukanlah penentu kelulusan atau menjadi syarat kelulusan seorang penerima latih. Selain itu, tata cara evaluasi yang sudah lama dipraktekkan ini juga bukan menjadi penentu atau menghipnotis proses penerimaan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Jadinya setelah kami timbang pro dan kontranya ini, kami rasa di Kemendikbud bahwa lebih banyak akibatnya ketimbang benefit-nya untuk melanjutkan UN,” ucap Nadiem.

(Baca juga: Jumlah Harta Terbaru 3 Menteri Muda Jokowi dari Nadiem hingga Erick)

Ia juga menerangkan bahwa UN bahwasanya yakni pemetaan mutu pendidikan yang diperlukan pemerintah. Dengan begitu, UN tidak mempunyai pengaruh kepada siswa ataupun seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Penentu Kelulusan Siswa

Seiring dengan lahirnya kebijakan pemerintah wacana penghapusan pelaksanaan UN 2020, tentu muncul pertanyaan wacana penentuan kelulusan seorang siswa. Jika selama ini kelulusan siswa salah satunya ditentukan berdasarkan nilai UN, kini hal itu tidak berlaku lagi.

Pemerintah sudah mengendalikan ketentuan mengenai hal itu. Melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 ihwal Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Ujian Sekolah untuk kelulusan dikerjakan dengan ketentuan selaku berikut:

  1. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa dihentikan dijalankan, kecuali yang telah dilakukan sebelum terbitnya surat edaran ini;
  2. Ujian Sekolah dapat dijalankan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh yang lain;
  3. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong acara belajar yang memiliki arti, dan tidak butuhmengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
  4. Sekolah yang sudah melaksanakan Ujian Sekolah mampu memakai nilai Ujian Sekolah untuk memilih kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • Kelulusan Sekolah Dasar (Sekolah Dasar)/sederajat diputuskan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat dipakai selaku aksesori nilai kelulusan;
  • Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (Sekolah Menengan Atas)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 mampu dipakai sebagai pelengkap nilai kelulusan; dan
  • Kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (Sekolah Menengah kejuruan)/sederajat diputuskan menurut nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir mampu dipakai selaku komplemen nilai kelulusan.

Penentu Kenaikan Kelas

Tidak cuma soal UN 2020 yang berkaitan dengan kelulusan, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menertibkan ketentuan soal kenaikan kelas. Sebagaimana Ujian Sekolah untuk kelulusan, ujian final semester untuk peningkatan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dijalankan, sesudah terbitnya surat edaran ini.

Ujian akhir semester untuk peningkatan kelas mampu dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.

(Baca juga: 4 Fakta Merdeka Belajar Menteri Nadiem dan Bayar Sekolah Pakai GoPay)

“Ujian tamat semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong acara belajar yang bermakna, dan tidak butuhmengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh,” kata Nadiem lewat surat edarannya.

Dana BOS untuk Cegah Pandemi Covid-19

Di bidang pendidikan, pemerintah tidak cuma memfokuskan kebijakan pada hal-hal yang berkaitan dengan kelulusan siswa dan peningkatan kelas. Pemerintah mendorong pihak sekolah untuk dapat melakukan pencegahan kepada penyebaran virus Corona.

Karena itu, pemerintah menyampaikan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan mampu digunakan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah, tergolong untuk membiayai kebutuhan dalam pencegahan pandemi Covid-19.

Sekolah mampu memanfaatkan dana tersebut untuk penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfectant, dan masker bagi warga sekolah. Selain membiayai pembelajaran jarak jauh atau daring sesuai dengan kebijakan social distancing pastinya.

Selain mengandalkan dana BOS, pihak pengurus sekolah swasta yang tidak menerima dana derma dari pemerintah tersebut mampu mempergunakan layanan perlindungan online yang resmi dan terpercaya sebab sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu acuan perlindungan online yang aman untuk digunakan yaitu JULO, yang memiliki sejumlah kelebihan ialah:

  • Pinjaman dana tanpa agunan hingga Rp15 juta.
  • Pengembalian dana dengan cicilan 2-6 bulan.
  • Bunga rendah, mulai dari 0,1 persen per hari.
  • Keputusan dan pencairan dana dalam waktu 1-2 hari kerja sesudah sukses lolos proses uji kelayakan kredit dan verifikasi dokumentasi/referensi.
  • Dapatkan cashback JULO setiap kali membayar cicilan sebelum tanggal jatuh tempo.

Ajukan santunan online JULO lewat CekAja.com, sekarang juga!