0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Penting tips Pemerintah Antisipasi Efek Covid-19

Terjadinya eskalasi jumlah penderita Covid-19 di seluruh dunia menciptakan membuat situasi ekonomi dunia kian memburuk. Salah satu Lembaga keuangan dunia, International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi adanya perlemahan ekonomi dunia, bahkan dibilang ekonomi global diproyeksikan tumbuh minus 3%.

dampak virus corona terhadap perekonomian

Meski begitu, dalamt tiga bulan pertama tahun ini, kondisi ekonomi tanah air masih berada di zona hijau. Pendapatan negara pada Maret 2020 sukses tumbuh positif. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, pemasukan negara dan hibah pada simpulan kuartal pertama tahun ini meraih Rp375,95 triliun.

Nilai tersebut berkembang 7,7% dibanding bulan sebelumnya. “Kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret tampakcukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46%, meskipun basis supporting-nya bukan basis ekonomi secara luas”, ungkapnya dalam informasi resmi.

Meskipun begitu, Pemerintah tetap berhati-hati kepada efek pandemi di bulan mendatang. Pasalnya wabah ini gres mulai meluas di Indonesia pada minggu kedua Maret 2020.

(Baca juga: Hemat Energi, Corona Bikin Polusi Berkurang di 4 Negara Ini)

Covid-19 bakal mensugesti ekonomi masyarakat

Namun bila dilihat, jumlah pasien terjangkit novel corona paling banyak berada di Pulau Jawa. Padahal kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari Pulau terpadat di Indonesia itu mencapai lebih dari 57%.

Dirinya menyertakan, hal tersebut mampu mempengaruhi prospek ekonomi dan acara dari ekonomi penduduk .

Terkait pendapatan negara melalui pajak, sampai selesai Maret komponen penerimaan pajak dari konsumsi rumah tangga masih mendominasi pertumbuhan pajak.

Namun di sisi lain, penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan balasan tren pelemahan industri manufaktur dan kegiatan jual beli internasional, serta pelemahan aktivitas ekonomi balasan penyebaran Covid-19.

Efek kerja dari rumah mulai dinikmati

Seiring dengan adanya aturan Work From Home (WFH) baik untuk sektor pemerintah maupun sektor swasta, mulai terjadi perlambatan acara usaha di simpulan bulan Maret 2020.

Hal tersebut berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menekan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) di bulan April 2020.

Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan makin terkontraksi di bulan Mei, mengingat di bulan April sebagian kawasan sudah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kawasan terdampak.

Sejalan dengan penerapan WFH dan PSBB tersebut, Pemerintah memberikan akomodasi perpajakan berupa relaksasi pembayaran PPh Pasal 29 OP dan pelaporan SPT PPh OP, yang mana berimbas pada belum optimalnya realisasi penerimaan PPh Pasal 29 OP.

Penerimaan dari bea masuk masih tinggi

Sementara itu dari segi penerimaan Kepabeanan dan Cukai, hingga dengan Maret 2020 angkanya masih tumbuh cukup baik. Hal itu tampakdari pertumbuhannya yang berhasil mencapai 23,60% dari kala yang sama tahun lalu.

Penerimaan cukai berhasil berkembang36,5%. Meskipun begitu, penerimaan Bea Keluar (BK) secara kumulatif masih mencatatkan perkembangan negatif 32,56%..

Kontraksi pada perkembangan pajak perdagangan internasional terjadi balasan turunnya volume impor, penurunan harga komoditas, dan melambatnya kegiatan ekspor barang mentah selaku pengaruh mewabahnya Covid-19 di aneka macam negara.

(Baca juga: 7 Hal yang Pokoknya Kudu Wajib Dilakukan Setelah Corona Reda

Kebijakan Penanganan Pandemi ke Depan Dalam Menjaga Keuangan Negara

Demi menjaga keuangan negara dan sekaligus mengusir laju penyebaran Covid-19, pemerintah melaksanakan kebijakan yang bersifat broadbase.

“Jadi APBN meng-cover keperluan kesehatan, bidang sosial, dan bidang ekonomi yang semuanya mengalami efek mirip domino imbas. Kesehatan memukul sosial, sosial menghantam ekonomi dan nanti ekonomi juga pasti akan menghipnotis dari sektor keuangan, terutama dari lembaga-lembaga keuangan bank dan bukan bank,” tambah Ani.

Sementara itu daari sisi sosial masyarakat, Kemenkeu menjajal melancarkan stimulus/kebijakan-kebijakan untuk mampu menghemat pengaruh shock Covid-19 yang sangat besar ini.

“Untuk penduduk , tentu tidak bisa semuanya shock di absorb oleh APBN. Namun APBN berusaha untuk bisa mendukung ketahanan sosial masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi sosial ekonomi APBN menjajal untuk memberikan santunan agar shock itu tidak merusak atau dalam hal ini menimbulkan kebangkrutan yang sifatnya masif.

Pemerintah menyadari bahwa dampak kerusakan akibat wabah Covid-19 akan amat masif ke depannya sehingga kewaspadaan dan kehati-hatian dalam penetapan kebijakan serta pengelolaan Keuangan Negara akan dilaksanakan ke depan.

Kebijakan extraordinary kemudian dijalankan Pemerintah untuk menghemat efek akhir penyebaran virus Covid-19 di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (PERPPU 1/2020) yang baru saja disahkan pada bulan April 2020.

Dampak pandemi Covid-19 memang sungguh terasa. Sebagai salah satu upayanya, kau bisa mulai menjajal bisnis secara berdikari. Berjualan online tampaknya asyik untuk dikerjakan. Urusan modal? Jangan ragu kau bisa ajukan kredit tanpa agunan di Standard Chartered