0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Penting Kebijakan Umum Sumbangan Online Untuk Karyawan

Maraknya derma online untuk karyawan di zaman kini, tentunnya bakal memudahkan kau untuk memenuhi berbagai keperluan hidup. Tinggal ejekan perlindungan online kemudian ikuti kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing pinjol, maka kucuran dana tunai yang diinginkan pun bakal dicairkan ke rekening kamu.

Kebijakan Pinjaman Online untuk Karyawan

Sejatinya, tiap pinjol memiliki kebijakan berlawanan terkait perlindungan online untuk karyawan. Ada yang cuma menambahkan bukti KTP, tetapi ada pula yang meminta syarat lengkap mulai dari KTP, NPWP, bukti rekening, dan masih banyak lagi.

Nah, kali ini CekAja bakal kembali mengembangkan berita menawan seputar kebijakan lazim dari pinjaman online untuk karyawan. Tujuannya enggak lain, biar membuat lebih mudah kamu selaku kandidat debitur dalam melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh pinjol tujuan. Yuk, disimak sampai habis ya!

Kebijakan Umum dari Pinjaman Online untuk Karyawan

1. Berstatus WNI dan sertakan bukti KTP

KTP

Ketika meminjam dana, kebijakan utama yang dicantumkan dan tak boleh dilanggar oleh kandidat debitur ialah status kewarganegaraan. Sebab, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2015 Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Pelarangan, Pembatasan dan Pengecualian Transaksi Bagi Bank, telah dijelaskan bahwa bank dihentikan atau dibatasi untuk melaksanakan transaksi berupa perlindungan kredit dalam rupiah dengan pihak asing.

Sehingga, di mana pun kamu mengajukan sumbangan, maka wajib berstatus WNI dengan menambahkan bukti KTP yang masih aktif. Jika tidak, maka pengajuan pertolongan akan langsung ditolak oleh pihak yang bersangkutan.

(Baca Juga: 5 Pinjaman Bank untuk Karyawan Swasta)

2. Wajib memenuhi kebijakan usia minimum dan maksimum

Wajib memenuhi kebijakan usia minimum dan maksimum

Usia juga bekerjsama menjadi patokan bagi pihak pemberian online saat ingin memberikan kredit bagi debiturnya. Kebijakan ini dibuat untuk mengetahui kesanggupan kandidat debitur dalam melunasi cicilan dukungan.

Khusus karyawan, lazimnya santunan online memberlakukan batas-batas usia adalah minimum 21 tahun dan maksimumnya 60 tahun pada dikala pelunasan bantuan.   

3. Memiliki penghasilan tetap minimum

Memiliki penghasilan tetap minimum

Di dalam kebijakan derma online untuk karyawan, kau niscaya sudah enggak asing lagi dengan syarat yang satu ini. Selain memilih batas-batas usia, pemberian online biasanya juga mengontrol seberapa besar penghasilan dari calon debitur yang boleh meminjam dana.

Tujuannya tak jauh berbeda dengan poin pembahasan kedua, yang mana nantinya pihak santunan online mampu mengetahui kemampuan calon debiturnya, sekaligus mempertimbangkan apakah dia berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan nominal yang diajukan.  

Untuk sumbangan yang sekiranya di atas Rp300 juta, umumnya kebijakan tentang penghasilan tetap minimum yang diberlakukan perlindungan online untuk karyawan ada di kisaran Rp8 juta per bulan.

Sebaliknya, pengajuan tunjangan di bawah Rp300 juta, maka minimum penghasilan tetap yang mesti dipenuhi adalah sekitar Rp3 juta sampai Rp5 juta per bulan.

4. Menyertakan bukti slip honor

Menyertakan bukti slip gaji

Biar dana penghasilan yang kamu sertakan semakin valid, lazimnya pihak dukungan online bakal meminta bukti slip honor. Hal ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pinjol, apakah nominal jumlah perlindungan yang diajukan oleh debitur layak dan sesuai dengan pendapatannya per bulan.

Jika nyatanya nominal yang diajukan melampaui batas penghasilan tetap, kemungkinan pengajuan bakal diterima amatlah kecil.

5. Menyertakan fotokopi NPWP eksklusif

Menyertakan fotokopi NPWP pribadi

Selanjutnya kebijakan yang ditetapkan oleh bantuan online untuk karyawan yang ingin menemukan dana tunai secepatnya ialah menyertakan fotokopi NPWP pribadi.

NPWP tak ubahnya menjadi bukti bagi pinjol untuk mengenali posisi keuangan kandidat debiturnya, apakah ia taat pajak atau tidak. Dengan adanya NPWP, pihak pinjol juga mampu menilai kecakapan debiturnya dalam melunasi hutang pertolongan.

Selain itu, adanya NPWP pula bakal membuat lebih mudah permasalahan manajemen ketika meminjam dana, baik secara online maupun offline di bank ataupun fintech. Sehingga proses pengajuan mampu lebih ringkas, alasannya salah satu dokumen yang ada dalam kebijakan perlindungan ini sudah dipenuhi.

(Baca Juga: Awas Pinjaman Online Ilegal yang Merajalela)

6. Fotokopi buku simpanan

Fotokopi buku tabungan

Tidak cuma menambahkan slip honor dan NPWP pribadi, lazimnya dalam kebijakan pertolongan online untuk karyawan dijelaskan bahwa, seorang calon debitur wajib menyertakan fotokopi buku simpanan.

Soalnya nih, buku tabungan dengan saldo Rp1 juta keatas, utamanya dalam tiga sampai enam bulan terakhir bakal menjadi indikator penilaian oleh pinjol apakah kamu mampu untuk mengganti seluruh pinjaman yang sudah diberikan atau tidak. 

Awas Pinjol Ilegal, Bandingkan Dulu di sini!

Itu tadi info mengenai kebijakan lazim yang biasanya dipakai pertolongan online untuk karyawan. Menjamurnya perlindungan ini pasti mesti kamu waspadai juga ya, karena takutnya di antara ratusan pinjol yang beredar, ada yang masih belum terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk itu, kau perlu layanan aggregator financial, mirip CekAja.com guna membuat lebih mudah kau membandingkan mana perlindungan, baik dari produk bank maupun fintech yang paling cocok dengan kebutuhanmu selaku karyawan.

Enggak perlu ragu akan kualitasnya, alasannya adalah CekAja sudah melayani jutaan masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan pinjaman dari hasil perbandingan netral. Selain itu, OJK pun sudah memberikan izin perjuangan pada CekAja.com, jadi kredibilitasnya benar-benar sudah terbukti.

Yuk, susukan laman utama CekAja.com, bandingkan produk pinjamannya dan apply secara online untuk menerima penawaran berbentukbunga terendah, sistem cicilan ringan, dan pengajuan yang simpel.