0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Mengusut Pengertian Dan Kebijakan Bea Cukai Modern

Di antara kamu mungkin sudah banyak yang mengetahui apa itu bea cukai. Terlebih, forum atau pun pelaku bisnis yang sering berkutat dalam problem ekspor impor barang. Namun, apakah kamu tahu pemahaman dan kebijakan bea cukai? Maka dari itu, yuk simak penjelasannya berikut ini!

pengertian dan kebijakan bea cukai

Sejarah Singkat Bea Cukai

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemahaman dan kebijakan bea cukai, ada baiknya kau mengenali apalagi dahulu sejarah singkat dari bea cukai itu sendiri.

Sejatinya, bea cukai sama seperti dengan kepolisian, kejaksaan, atau pun angkatan bersenjata yang menjadi alat atau perangkat negara “konvensional”. Bea cukai sendiri telah semestinya dimiliki oleh setiap negara.

Lembaga bea cukai sendiri di Indonesia telah ada semenjak zaman kerajaan, atau yang umum disebut dengan zaman pra kolonial. Hanya saja, pada ketika itu tidak ada bukti dokumentasi yang menegaskan hal tersebut.

Kemudian, ketika Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) masuk ke Indonesia, dokumentasi seputar bea cukai Indonesia mulai tercatat dengan rapi.

Hingga masa kolonialisme Belanda datang, timbul istilah douane untuk para petugas yang bekerja di forum resmi bea cukai Hindia Belanda.

Lembaga resmi tersebut berjulukan De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I. U & A). Sama seperti forum kepabeanan pada umumnya, I. U & A mengambil bea ekspor dan impor serta cukai.

Lembaga bea cukai cuma mengorganisir pungutan cukai paksa saat kependudukan Jepang. Hingga Indonesia menyatakan kemerdekaannya, forum bea cukai gres mengurus kembali pungutan bea dan cukai.

Pada masa awal kemerdekaan tepatnya 1 Oktober 1946, lembaga bea cukai dibentuk dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai.

Orang pertama yang menjabat selaku Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yaitu R.A. Kartadjoemena. Ia ditunjuk selaku Kepala Pejabatan Bea dan Cukai oleh Sjafrudin Prawiranegara, Menteri Muda Keuangan Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, Pejabatan Bea dan Cukai berubah nama menjadi Jawatan Bea dan Cukai. Pergantian nama tersebut terjadi pada tahun 1948 sampai 1965.

Di tahun yang serupa, ialah 1965, terjadi pergantian nama kembali menjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nama tersebut berlaku dan digunakan hingga dikala ini.

(Baca Juga: Cara Melaporkan SPT Online Pajak PPh Badan, Ini Tahapannya!)

Pengertian dan Kebijakan Bea Cukai

Nah, sebelumnya kamu telah mengenali sejarah singkat bea cukai. Selanjutnya, kamu akan mengetahui pemahaman dan kebijakan bea cukai seperti yang sudah CekAja.com rangkum untuk kau.

Pengertian Bea Cukai

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, di antara kau mungkin telah mengenali apa itu bea cukai beserta fungsi dan kebijakannya.

Terlebih, jika kamu menjadi salah satu penggiat bisnis atau pun lembaga yang sering berkutat dengan barang-barang ekspor impor.

Namun, apakah kau mengetahui pengertian bea cukai yang bantu-membantu? Sejatinya, bea cukai ialah gabungan dari dua kata yang berlawanan, adalah bea dan cukai.

Bea ialah pungutan dari pemerintah yang dibebankan kepada barang-barang ekspor maupun impor. Sedangkan, cukai sendiri ialah pungutan dari pemerintah untuk barang-barang yang mempunyai ciri khas tertentu, mirip yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai.

Maka dari itu, mampu disimpulkan bahwa bea cukai ialah tindakan pungutan yang dijalankan oleh pemerintah terhadap beberapa barang ekspor, impor dan barang dengan ciri khas atau karakteristik tertentu.

Lembaga bea cukai juga disebut dengan Kepabeanan. Di mana, lembaga ini mengelola, menertibkan serta mengawasi keluar masuknya barang dari daerah pabean dan melaksanakan pungutan bea.

Kebijakan Bea Cukai

Pengertian bea cukai sudah kau ketahui di atas. Kini saatnya kamu mengenali apa saja kebijakan bea cukai yang sudah ditetapkan.

Sejatinya, kebijakan tersebut dibentuk untuk melaksanakan peran dan fungsi pokok dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, bea cukai dilakukan atas Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 203/PMK.03/2017 ihwal Ketentuan Ekspor Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

Maka dari itu, di bawah ini akan dipaparkan kebijakan bea cukai dalam bidang ekspor dan bidang cukai, di antaranya yaitu:

Bidang Ekspor

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 wacana Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 1995 perihal Kepabeanan
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 perihal Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 jo. PMK No. 146/PMK.04/2014 jo. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang Pemungutan Bea Keluar
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 perihal Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 wacana Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
  7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 jo. PER-29/BC/2016 perihal Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor
  8. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008 jo. P-07/BC/2009 jo. PER-18/BC/2012 jo. PER-34/BC/2016 wacana Pemberitahuan Pabean Ekspor

Bidang Cukai

Sedangkan beberapa kebijakan bea cukai untuk bidang cukai sendiri, di antaranya adalah:

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan tersebut
  2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 62/PMK.011/2010 wacana Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 wacana Tarif Cukai Hasil Tembakau
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 perihal Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 ihwal Tarif Cukai Hasil Tembakau
  5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-43/BC/2009 ihwal Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau
  6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P – 22/BC/2010 perihal Tata Cara Pemungutan Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol

(Baca Juga: Macam-macam Pajak di Indonesia yang Perlu Diketahui)

Peraturan Terbaru Bea Masuk Impor 2020

Di atas sudah disebutkan beberapa dasar aturan yang wajib dipatuhi oleh Ditjen Bea Cukai, untuk melindungi industri yang taat pada pajak maupun industri UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Tidak cuma itu, Ditjen Bea Cukai juga berupaya dengan melaksanakan seleksi ketat dan memusnahkan banyak sekali produk artifisial, ilegal dan beberapa produk yang dilarang masuk ke negara Indonesia mirip narkotika.

Ditjen Bea Cukai memberlakukan peraturan baru, tentang bea masuk impor sejak 30 Januari 2020.

Di mana, ketetapan nilai pembebasan bea masuk barang impor e-commerce berkembang menjadi 3 dolar AS dari yang sebelumnya 75 dolar AS per kiriman.

Maka dari itu, harga barang-barang impor mulai dari Rp42.000,- akan dikenakan bea masuk dan PPN. Untuk pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) sendiri diberlakukan normal.

Pemerintah juga merasionalisasikan tarif dari yang sebelumnya berkisar 27,5-37,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, dan PPh 10 persen) dengan NPWP, dan PPh 20 persen tanpa NPWP menjadi berkisar 17,5 persen (bea masuk 7,5 persen, PPN 10 persen, PPh 0 persen).

Ketentuan perihal impor modern tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.010/2019 perihal Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Hal tersebut dilakukan Ditjen Bea Cukai untuk melindungi industri dalam negeri. Tidak cuma itu, Ditjen Bea Cukai juga mengimbau penduduk untuk lebih mencintai produk-produk dalam negeri.

Nah, beberapa informasi sudah kau ketahui di atas, mulai dari sejarah hingga pemahaman dan kebijakan bea cukai. Bagi yang ingin mengawali bisnis barang impor, kau mampu pelajari apalagi dahulu bea cukai beserta kebijakan-kebijakannya.

Tidak cuma itu, kamu juga membutuhkan modal untuk memulai bisnis tersebut. Kamu tidak perlu cemas, karena kau bisa menerima dana tunai dengan gampang dan proses yang cepat cuma di CekAja.com. Tunggu apalagi? Yuk, ejekan kini!