0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Iuran Bpjs Batal Naik, Kok Masih Mahal Bayarnya

Di aneka macam platform media umum, hingga grup-grup WhatsApp, sebagian publik masih mengajukan pertanyaan-tanya soal iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang masih menggunakan tarif naik. Padahal Mahkamah Agung sudah membatalkan naiknya ongkos premi tersebut.

Iuran BPJS Batal Naik

Mereka heran, sehabis pembayaran iuran untuk April, tarifnya belum berubah.

Padahal, sempurna pada Maret 2020 kemudian Mahkamah Agung resmi membatalkan kenaikan tarif per 1 Januari 2020 tersebut. Apa karena tarif BPJS Kesehatan masih dengan tarif naik?

(Baca juga: Pahami Jenis Operasi Yang Ditanggung BPJS Kesehatan)

1. Belum ada Perpres

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah diatur dalam Perpres 75/2019 perihal Perubahan atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan demikian, penghapusan kenaikannya pun harus dibuatkan Perpres juga. Namun, sampai saat ini Presiden Jokowi belum mengeluarkan Perpres penghapusan peningkatan tersebut.

Inilah yang menjadi argumentasi mengapa BPJS Kesehatan masih memakai tarif naik untuk April 2020 ini.

Meskipun secara aturan sudah resmi dibatalkan. Namun, masyarakat yang tetap membayar dengan tarif naik diimbau tidak perlu cemas.

Karena pihak BPJS Kesehatan tetap akan mencatat keunggulan pembayaran. Nantinya keunggulan tersebut akan dibayarkan untuk bulan berikutnya.

2. Iuran sebelum dan sehabis naik

Seperti dimengerti, tarif iuran BPJS Kesehatan sebelum diberlakukan naik pada 1 Januari 2020 ialah sebesar Rp25.500 untuk kelas 3; Rp51.000 untuk kelas 2 dan Rp80.000 untuk kelas 1.

Adapun sehabis kenaikan berkembang menjadi sebesar Rp42.000 untuk kelas 3; Rp110.000 untuk kelas 2; dan Rp160.000 untuk kelas 1. Besaran tersebut berlaku untuk satu orang per bulan.

Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut berlaku untuk akseptor bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau akseptor mandiri.

Dengan demikian penerima berdikari atau yang mengeluarkan uang iuran dengan kantong sendiri bukan oleh perusahaan akan kembali dengan tarif sebelum naik.

3. Uji bahan

Gegap gempita abolisi peningkatan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas berdikari tak lepas dari peran Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI).

Seperti dilaporkan Detik.com, mereka melayangkan gugatan agar MA membatalkan peningkatan tersebut melalui judicial review.

MA pun akibatnya membatalkan peningkatan iuran itu dengan menyatakan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 yang tertuang dalam Perpres 75/2019 tidak memiliki kekuatan aturan mengikat.

Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28 H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, bertentangan juga dengan Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU 40/200 perihal Sistem Jaminan Nasional.

4. Pemerintah mesti lebih bijak

BPJS Kesehatan mencatat peserta mampu berdiri diatas kaki sendiri per 31 Maret 2020 meraih 30,3 juta orang. Mereka ini sebagian besar ialah pekerja di sektor informal atau bukan pekerja yang setiap bulannya mendapatkan honor.

Saat ini, di tengah kondisi pandemi corona, para pekerja informal mulai dari pedagang kaki lima, sopir transportasi umum, ojek, sampai petani kesusahan finansial alasannya adalah kehilangan pendapatan balasan banyak orang yang berdiam diri di rumah.

Jangan sampai mereka kian terbebani dengan iuran BPJS Kesehatan yang masih memakai tarif naik.

Pada titik ini, pemerintah diminta kebijaksanaannya untuk secepatnya mengeluarkan hukum tindak lanjut atas peniadaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh MK.

Dengan kata lain untuk segera dikeluarkan Perpres pengganti peningkatan iuran tersebut.

(Baca juga: Solusi Bagi Kalian yang Tidak Bisa Bayar BPJS Kesehatan)

5. Pelayanan tetap mesti ditingkatkan

Saat pemerintah resmi memaksimalkan iuran, publik mendesak adanya perbaikan layanan BPJS Kesehatan dari yang semula dinilai semrawut menjadi lebih pantas dan ramah kepada pasien.

Kasus-kasus yang umum terjadi mirip penolakan pasien, tidak tersedianya kamar hingga masalah yang tidak dicover BPJS Kesehatan selalu menjadi langganan keluhan masyarakat.

Oleh sebab itu, jangan sampai saat iuran resmi diberlakukan dengan tarif sebelum naik, kemudahan masih tetap belum diperbaiki.

Sejatinya, Undang-Undang Dasar 1945 sudah menjamin bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan kemudahan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan lazim yang layak sesuai tercantum dalam Pasal 34.

Tentu saja, di ketika situasi pagebluk corona seperti dikala ini, publik mesti sungguh-sungguh mendapatkan hak atas pelayanan tersebut.

Selain itu, kau juga perlu lebih bijak lagi untuk menertibkan keuangan dalam kondisi mirip ini. Gunakan untuk yang penting dan bermanfaat.

Kalau butuh dana tunai cepat, kamu bisa olok-olokan Kredivo. Suku bunganya kompetitif lagi.

Banner Kredivo