0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Hukum Larangan Mudik Pns Terbit, Tapi Kok Gak Ada Sanksi?

Sejumlah Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengimbau warganya yang merantau ke aneka macam daerah di Indonesia, untuk tidak pulang kampung pada isu terkini Lebaran tahun ini. Mereka cemas, kedatangan warga dari luar kawasan bisa meningkatkan risiko penularan Covid-19 alias Corona di desa-desa.

wirausaha atau PNS

Menindaklanjuti imbauan tersebut, Pemerintah menerbitkan aturan larangan bagi para aparatur sipil negara (ASN/PNS)  untuk bepergian ke luar daerah dan pulang kampung Idulfitri tahun ini.

Larangan tersebut diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Tjahjo Kumolo, yang mempublikasikan Surat Edaran (SE) Nomor 36 tahun 2020 wacana Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Korona (Covid-19).

Melalui SE tersebut, Menteri PANRB mengharapkan seluruh ASN berpartisipasi membantu semaksimal mungkin biar penyebaran Covid-19 ini tidak makin meluas dan mampu ditekan semaksimal mungkin.

Namun sayangnya, tidak ada sanksi yang akan diberikan terhadap ASN yang melanggar SE Menteri Tjahjo.

Beberapa poin dalam SE yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 tersebut, hanya mengatur perihal hal-hal berikut:

1. ASN dihentikan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Selain itu para ASN diminta untuk memperlihatkan pemahaman kepada penduduk di lingkungannya biar juga tidak pulang kampung.

2. Menjaga jarak kondusif dengan physical distancing.

ASN juga diminta menolong pemerintah menawarkan edukasi, dan pengertian masyarakat perihal physical distancing.

3. Peduli tetangga dan sekitar

ASN juga diminta untuk peduli terhadap masyarakat lain yang diketahui banyak terdampak akhir Covid-19.

4. Menerapkan dan mensosialisasikan teladan hidup bersih dan sehat

ASN juga diminta ikut menawarkan pemahaman masyarakat perihal gerakan hidup sehat, basuh tangan, physical distancing, serta acuan hidup bersih dan hidup sehat (PHBS).

Jokowi Mulai Antisipasi Tingginya Arus Mudik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengakui dalam beberapa hari terakhir menerima banyak laporan dari beberapa Gubernur di Pulau Jawa, akan tingginya kegiatan warga yang kembali ke kampung halaman karena kesulitan mencari nafkah di daerah Jakarta dan sekitarnya.

“Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta sudah terjadi percepatan arus mudik utamanya dari para pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY serta ke Jawa Timur,” ujar Jokowi dikala membuka Rapat Terbatas (ratas) mengenai Antisipasi Mudik Idulfitri, Senin (30/3), melalui pertemuan video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ia menilai, dengan merebaknya pandemi Covid-19 adanya mobilitas tersebut sungguh berisiko memperluas penyebaran virus. Terlebih, mudik Lebaran sudah menjadi tradisi berkala penduduk Indonesia sejak usang. Tahun kemudian saja, ada 19,5 juta pergerakan insan ke seluruh daerah Indonesia selama demam isu libur Idulfitri.

Untuk itu, Jokowi menunjukkan empat arahan terkait persiapan mudik Idulfitri, adalah:

1. Membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya.

2. Pemda diizinkan mengambil langkah tegas untuk menangkal pergerakan orang ke kawasan.

“Saya melihat juga ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan Gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak pulang kampung. Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut aku juga imbauan-imbauan mirip ini juga belum cukup. Perlu tindakan yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” kata Jokowi.

3. Menyiapkan jaring pengaman sosial.

Menurut Jokowi, arus mudik yang lebih cepat ini bukan alasannya faktor budaya, tetapi memang alasannya memang terpaksa. Sebab di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa mudik alasannya adalah penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang alasannya imbauan physical distancing.

“Tidak ada pemasukan sama sekali balasan diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi meminta percepatan acara jaring pengaman sosial yang menawarkan bantuan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi perjuangan mikro dan perjuangan kecil.

“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, seluruhnya mampu menyanggupi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” imbuhnya.

4. Pemeriksaan kesehatan bagi warga yang kadung pulang kampung.

Sementara untuk warga yang telah kadung mudik, Jokowi minta kepada para Kepala Daerah meningkatkan pengawasan dan melaksanakan investigasi Kesehatan.

“Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, bahwa di provinsinya telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini juga aku kira inisiatif yang elok,” katanya.

“Terapkan protokol kesehatan yang bagus, sehingga menentukan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memperlihatkan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” imbuhnya.

Sebagai informasi, dalam 8 hari terakhir tercatat ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY.

Angka tersebut belum tergolong yang menggunakan moda transportasi yang lain mirip kereta api maupun kapal, dan transportasi udara serta menggunakan mobil pribadi.

Bagi kamu yang tergolong warga perantau di Jabodetabek, pasti akan mengikuti usulan pemerintah untuk tidak mudik Idulfitri tahun ini bukan?

Kita semua pasti tidak mau , mudik ke kampung halaman selama trend libur Idulfitri berakibat fatal alasannya membahayakan orang bau tanah dan kerabat-saudara yang ada di kampung.

Daripada duit kamu habis untuk pulang kampung yang membahayakan orang-orang yang kita sayangi, lebih baik manfaatkan dana tersebut untuk melindungi keluarga di rumah dan orang renta di kampung dengan membelikan mereka asuransi kesehatan. Pilih dan ajukan asuransi kesehatan yang melindungi risiko Covid-19 lewat CekAja.com.