0 produk di keranjang belanja Anda
No products in the cart.

Atasi Corona, Jokowi Perlu Rp405,1 Triliun. Buat Apa Saja?

Pemerintah Indonesia membutuhkan suplemen anggaran sebesar Rp405,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk menanggulangi imbas dari Covid-19 alias virus Corona.

Kebutuhan dana tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar pertemuan pers secara online di Istana Kepresidenan, Bogor, Selasa (31/3).

“Terkait penangan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan, aku menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp405,1 triliun,” ujar Jokowi.

Nah, buat apa saja dana sebesar itu ya? Lalu dari mana pemerintah akan memenuhinya? Simak fakta dan data berikut yuk:

1. Rp150 triliun untuk pemulihan ekonomi dan menolong pekerja informal, plus Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR

Sebesar 37,02 persen atau Rp150 triliun dari total keperluan dana penanganan Corona tersebut dialokasikan pemerintah untuk memulihkan ekonomi nasional.

“Termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan membantu dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan, bagi para pekerja informal, baik itu ojek online, sopir taksi, dan nelayan dengan penghasilan harian, atau pelaku UMKM yang mempunyai tanggungan kredit di bawah Rp10 miliar, OJK sudah menerbitkan aturan perihal hal tersebut dan dimulai berlaku April ini.

“Telah ditetapkan mekanisme pengajuannya, tanpa mesti tiba ke bank atau perusahaan leasing, cukup melalui email atau media komunikasi digital seperti WA,” terang Jokowi.

Secara lengkap, berikut adalah turunan dari alokasi anggaran Rp150 triliun tersebut:

  • PPH 21 pekerja sektor industri pembuatan dengan penghasilan optimal Rp200 juta setahun ditanggung pemerintah 100 persen.
  • Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.
  • Pengurangan PPH 25  sebesar 30 persen untuk sektor tertentu.
  • Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan wajib Pajak KITE Industri Kecil Menengah.
  • Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk mempertahankan likuiditas pelaku perjuangan.
  • Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua bagan KUR yang terdampak COVID-19 selama 6 bulan.
  • Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22 persen untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20 persen mulai tahun 2022.
  • Dukungan yang lain dari pembiayaan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi.

(Baca juga: Imbas Corona, Ini 4 Janji Bantuan Jokowi Buat Rakyat Kecil)

2. Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial

Prioritas anggaran berikutnya, Jokowi mengumumkan sebesar Rp110 triliun disiapkan pemerintah untuk jarring pengaman sosial yang digelontorkan dalam banyak sekali acara. Antara lain:

  • Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah keluarga peserta akan ditingkatkan dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga penerima faedah, sedangkan besaran keuntungannya akan dinaikkan 25 persen.

“Misalnya, komponen ibu hamil naik dari Rp2,4 juta menjadi Rp3 juta per tahun, bagian anak usia dini Rp3 juta per tahun, komponen disabilitas Rp2,4 juta per tahun. Dan kebijakan ini efektif mulai April 2020,” ujar Jokowi.

  • Program Kartu Sembako

Kartu sembako yang disebar ke masyarakat dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta akseptor, dengan nilai faedah naik dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan.

  • Program Kartu Prakerja

Kartu Prakerja dinaikkan anggarannya dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal serta pelaku UMKM terdampak Corona.

“Nilai keuntungannya adalah Rp650.000-Rp1 juta per bulan selama 4 bulan ke depan,” terperinci Jokowi.

  • Pembebasan biaya listrik pelanggan kecil

Pemerintah juga akan membebaskan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta konsumen listrik 450 VA, dan potongan harga 50 persen untuk 7 juta konsumen listrik 900 VA bersubsidi.

“Gratis selama 3 bulan untuk konsumen 450 VA mulai dari April, Mei, dan Juni 2020. Sedangkan untuk konsumen 900 VA akan didiskon 50 persen, artinya cuma mengeluarkan uang separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” ujarnya.

  • Tambah subsidi rumah penduduk berpenghasilan rendah (MBR)

Pemerintah juga memperbesar insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR sampai Rp175 ribu.

  • Pemenuhan kebutuhan sembako penduduk

Perihal antisipasi keperluan utama, pemerintah mencadangkan Rp25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan primer serta operasi pasar dan logistik.

3. Rp75 triliun untuk bidang kesehatan

Dana tersebut akan dipakai, antara lain untuk:

  • Membeli alat pertolongan diri (APD) bagi para tenaga kesehatan yang mengatasi pasien Corona.
  • Pembelian alat-alat kesehatan yang diperlukan, mirip: test kit, reagen, ventilator, hand sanitizer dan lain-lain sesuai persyaratan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
  • Upgrade 132 rumah sakit tumpuan bagi penanganan pasien Covid-19, tergolong Wisma Atlet.
  • Insentif petugas kesehatan dengan besaran: dokter seorang ahli Rp15 juta per bulan, dokter umum Rp10 juta per bulan, perawat Rp7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya Rp5 juta per bulan.
  • Santunan ajal tenaga medis untuk keluarga diberikan Rp300 juta per jiwa

Sumber Pendanaan

Salah satu sumber pendanaan keperluan tersebut menurut Jokowi, sebesar Rp190 triliun didapat dari penghematan anggaran Kementerian/Lembaga dalam APBN 2020. Termasuk realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun.

(Baca juga: Jumlah Harta Terbaru 3 Menteri Muda Jokowi dari Nadiem hingga Erick)

Namun, sebab dana tersebut tidak mencukupi maka pemerintah menurutnya perlu mempublikasikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau PERPPU, tergolong untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya defisit APBN yang diperkirakan akan mencapai 5,07 persen.

Menurut Jokowi, penyebaran pandemi Covid-19 bukan hanya mempunyai efek pada dilema kesehatan tetapi juga dilema kemanusiaan yg berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi, dan perekonomian negara kita.

“Karena suasana yang dihadapi Indonesia ialah suasana dengan kegentingan yang memaksa dan kebutuhan yang mendesak. Maka Pemerintah menurutnya menetapkan untuk mengeluarkan PERPPU,” tegasnya.